BPK Helvetia

Loading

Transparansi Anggaran Desa Helvetia: Tinjauan dari Segi Audit Keuangan

Transparansi Anggaran Desa Helvetia: Tinjauan dari Segi Audit Keuangan


Desa Helvetia di Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi anggaran. Hal ini terbukti dari tinjauan yang dilakukan dari segi audit keuangan. Audit keuangan merupakan salah satu alat yang efektif untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, transparansi anggaran desa Helvetia menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain di Sumatera Utara. “Desa Helvetia telah berhasil membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari hasil audit keuangan yang dilakukan secara berkala,” ujar Ashari.

Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan bahwa Desa Helvetia telah mematuhi semua regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga tercermin dari tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, transparansi anggaran desa sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa. “Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah desa,” ujar Enny.

Transparansi anggaran desa Helvetia juga mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Menurut Ketua Karang Taruna Desa Helvetia, Andi Satria, kebijakan transparansi anggaran telah memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. “Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat mengetahui secara jelas alokasi dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama,” ujar Andi.

Dengan adanya tinjauan dari segi audit keuangan, Desa Helvetia telah membuktikan komitmennya terhadap transparansi anggaran. Hal ini menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.